Bandar Lampung.IR – Proyek jalan banyak namun Masyarakat Bandar Lampung dibuat kecewa, dinilai banyaknya proyek asal-asalan diKota Bandar Lampung, mulai dari aspal yang mengelupas belum sampai 1 minggu, sampai bahan yang digunakan tidak berkualitas dan diduga banyak akal-akalan.
Seperti temuan tim investigasi Himatra yang salah satunya dijalan H Madang, proyek rutin yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Bandar Lampung ini mengkhawatirkan, selain itu tidak transparan dengan tidak adanya plang informasi anggaran proyek serta banyak indikasi korupsi didalamnya.
Menurut keterangan salah satu tim investigasi Himatra, berinisial H, mengatakan kami bertanya dengan camat dan lurah pun mereka tidak tahu, serta banyak orang bertubuh kekar yang terindikasi centeng atau pengaman PUPR Kota Bandar Lampung, yang berbicara bahwa jangan ganggu proyek tersebut kami tidak takut. Imbuh H kepada awak media
Kemudian H menilai bahwa pada jalan H.Madang merupakan jalan yang ramai lalu lalang mobil-mobil berat, kami melihat struktur jalan kurang memadai, kami rasa dalam waktu dekat jalan tersebut bisa saja amblas atau rusak kembali, tentunya ini merugikan masyarakat, apalagi pembangunannya menggunakan anggaran publik.
Himatra juga menyoroti banyak rekanan yang mengeluh dan kecewa karena pembayaran oleh pemkot Kota Bandar Lampung tidak sesuai, bahkan terkadang harus dirapel, ada juga yang sampai bertahun-tahun dengan alasan kas kosong. sehingga banyaknya dugaan, bahwa pemerintah kota melalui PUPR Kota Bandar Lampung, sengaja membuat paket Proyek untuk menampung setoran proyek para rekanan agar mendapat keuntungan besar, namun perencanaan amburadul.
Menyikapi persoalan tersebut Ketum Himatra Taufik Hidayatullah, mengutarakan rekanan dijadikan objek saja oleh pemkot dan PUPR Kota Bandar Lampung, coba bayangkan saja kalau tidak salah anggaran proyek jalan lingkungan tahun 2024 mencapai 200 milyar, jika rekanan setor hingga 20% berarti pemerintah kota mendapatkan 40 milyar, BANYAK YA ?….(sambil bercanda) jadi wajar ada prasangka bahwa ada main dipemkot, terutama di PUPR Kota Bandar Lampung sebagai ujung tombak eksekusi setoran proyek.
Saya sebagai ketua Himpunan Masyarakat Transparansi Lampung, menyampaikan kepada APH, pengelolaan proyek di PUPR Kota banyak sekali indikasi penyimpangan jadi sudah saatnya bersih-bersih. HARUS DITINDAK TEGAS, ujar Taufik keawak media.(MP)
