SAMPANG, IndoRepublik.com – Pasca mencuat ke publik terkait tidak tersalurkannya dana transportasi kehadiran kegiatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pilkada serentak tahun 2024 oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Gunung Sekar
Kondisi terbaru diduga terjadi pengkondisian serta intervensi oleh oknum PPS Gunung Sekar kepada sejumlah Pantarlih untuk mengaku sudah menerima dana yang dipermasalahkan tersebut
Saat dikonfirmasi minggu (28/7), awalnya Yudi selaku Ketua PPS Kelurahan Gunung Sekar menyatakan “tadi masih dalam perjalanan dan Alhamdulilah sudah terlaksana terkait bantuan Transportasi secara bertahap”, saat ditanya yang dimaksud bertahap dan kapan disalurkan oleh PPS karena hingga sabtu (27/7) masih ada yang mengaku belum mendapat uang transport tersebut
Mendapat pertanyaan tersebut Ia menjawab “Sudah disalurkan pak, Terima kasih dan bisa di tanya ke Pantarlih yang Anda konfirmasi” tanpa menjelaskan waktu yang disalurkan
Ternyata, reporter media ini mendapati pengakuan salah satu Pantarlih yang menyatakan tetap belum menerimanya dan bahkan diminta untuk mengaku seolah olah telah menerima
Untuk memperoleh kepastian informasi yang jelas, kontributor media ini kembali menanyakan Ketua PPS Kelurahan Gunung Sekar melalui WhatsApp “Kapan yang telah disalurkan”, namun hingga berita ini dinaikkan belum ada kejelasan lanjutan
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sampang Supriyadi enggan mengangkat sambungan telepon dan konfirmasi tentang hasil kroscek yang dijanjikan sebelumnya
Sementara Ketua KPU Sampang Aliyanto awalnya mengaku saat dikonfirmasi sebelumnya sabtu (27/7) tidak sempat buka HP karena sibuk acara diluar Kota, namun Ia dengan tegas menyatakan “Semua harus disalurkan kepada yang berhak”
Lucunya penyampaian Aliyanto ini tidak sama dengan penjelasan Sekretaris KPU Arif Yudiono, menurut Aliyanto dana transportasi kehadiran kegiatan itu ada dua yakni Pelantikan Pantarlih dan Pembubaran
Sementara Sekretaris KPU Arif Yudiono jumat (26/7) menyebut bahwa untuk kegiatan yang disuport dengan dana transportasi per kegiatan 25 ribu ada tiga kegiatan yakni Pelatihan/Bimtek, Rakor dan Pembubaran
Sikap Ketua PPS yang tidak transparan ditanggapi serius oleh Chairil Saleh Aktivis LSM SP2M
Menurutnya Pantarlih itu garda terdepan dalam melaksanakan tahapan krusial Penyelenggaraan Pilkada
“Tentang permasalahan yang terjadi biarlah urusan PPS yang bersangkutan untuk mempertanggung jawabkan,” tandasnya
Namun demikian dalam waktu dekat Ia akan menggalang sejumlah LSM dan Wartawan untuk menyampaikannya ke KPU Sampang terkait permasalahan itu bersama Komunitas GASken Pull sambil lalu menginventarisir pengaduan yang ada. ($P)
