Palembang, Indo Republik.com – Provinsi Sumatera Selatan dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya swasembada energi nasional. Hal tersebut menjadi perhatian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) melalui forum diskusi bertajuk “Memperkuat Kontribusi Strategis Provinsi Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Swasembada Energi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional” di Hotel Novotel Palembang, Kamis (30/7/2026).
Deputi Geoekonomi Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Dr. Yayat Ruyat, M.Eng., mengatakan kunjungan DPN ke Sumatera Selatan dilakukan untuk melihat langsung potensi serta berbagai tantangan dalam pelaksanaan program strategis Presiden terkait swasembada energi.
“Kami melihat secara langsung program-program swasembada energi di Sumatera Selatan, sekaligus menampung aspirasi, masukan, dan tantangan dari para stakeholders di lapangan,” ujar Yayat.
Menurutnya, Sumatera Selatan memiliki posisi penting sebagai daerah surplus energi yang dapat mendukung kebutuhan energi nasional. Namun, potensi tersebut masih perlu terus dioptimalkan.
“Pemenuhan energi di Sumatera Selatan sudah surplus. Tinggal bagaimana meningkatkan potensinya agar dapat mendukung daerah lain,” katanya.
Yayat menyebut, Sumsel memiliki berbagai sumber energi besar, salah satunya PLTU Sumsel 8 berkapasitas 2 x 150 Megawatt. Selain itu, terdapat peluang pengembangan energi baru terbarukan seperti panas bumi, energi surya, serta program pengolahan sampah menjadi energi listrik.
Sementara itu, Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Dr. Unggul Priyanto mengatakan arah kebijakan energi nasional ke depan akan mengedepankan transisi energi menuju Net Zero Emission 2060 melalui pengembangan teknologi dan hilirisasi.
Menurutnya, batu bara tidak langsung dihentikan, tetapi diarahkan agar memiliki nilai tambah melalui proses hilirisasi, seperti menjadi metanol, bahan bakar, pengganti LPG, hingga bahan baku pupuk.
“Ke depan kita tidak hanya menggunakan bahan baku mentah, tetapi bagaimana sumber daya tersebut diolah dengan teknologi lebih tinggi sehingga memberikan manfaat lebih besar bagi Indonesia,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, DPN juga menyoroti pentingnya menjaga stabilitas sosial di sekitar kawasan energi. Yayat menyebut masih terdapat sejumlah konflik sosial yang menjadi catatan dan perlu mendapat perhatian bersama.
“Kami mendukung program Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menuju zero conflict. Harapannya ada penegakan hukum yang baik dan masyarakat merasa nyaman sehingga pembangunan energi dapat berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
DPN selanjutnya akan merangkum berbagai masukan dari forum tersebut untuk menjadi bahan rekomendasi kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan terkait penguatan sektor energi nasional. (Ad)
