Bandar Lampung.IR – Indikasi Ketidaksesuaian Pekerjaan dengan Spesifikasi sehingga kami PELOPOR RAKYAT MENGGUGAT (PERANG) Mengecam pekerjaan proyek di lingkungan Perkumpulan Permukiman dan Cipta Karya Prov. Lampung dinilai amburadul.
Aksi damai turun jalan yang di lakukan LSM PERANG guna membuka mata dan fikiran pejabat yang berkecimpung dalam mengelola anggaran negara dengan serius guna memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya masyarakat provinsi lampung.
Mareski selaku koordinator lapangan kepada indorepublik.com Pasalnya salah satu penyebab utama adalah gagalnya fungsi konsultan pengawas, yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya (22/04).
Bukti lemahnya pengawasan terlihat nyata dari banyaknya hasil proyek yang kualitasnya buruk, bahkan pada proyek yang lokasinya dekat dengan kantor perkumpulan sendiri.”ujar mareski”
Dugaan Pelanggaran Konsultan Pengawas Tidak Menjalankan Tugas, Konsultan pengawas dan dinas teknis telah abai dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Proyek Dikerjakan oleh Keluarga Kepala Dinas Dalam konteks ini, kepala dinas yang mengarahkan proyek kepada kroninya bisa diindikasikan telah melakukan penyalahgunaan wewenang Mark-Up dan Kongkalikong yang terindikasi kuat terjadinya pelanggaran administrasi, etik, hingga tindak pidana korupsi.”papar Mareski”
Kualitas Pekerjaan Bobrok
Jika kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam kontrak atau standar yang seharusnya, hal ini dapat menunjukkan bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan tujuan kegiatan tersebut diadakan.
Pekerjaan Asalan
Pekerjaan yang dilakukan secara asal-asalan bisa mencakup kualitas yang lebih rendah dari yang disyaratkan, atau pengerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga hasil dari kegiatan tersebut tidak berfungsi sesuai peruntukannya.
Indikasi Korupsi
Pekerjaan yang tidak sesuai spek ini bisa terjadi karena adanya pengurangan kualitas
yang diperlukan, penggelembungan volume pekerjaan, atau bahkan penipuan dalam pelaporan pelaksanaan proyek. Jika ditemukan bukti bahwa kualitas pekerjaan sengaja diturunkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka ini dapat menjadi indikasi KKN.
LSM PERANG mewakili masyarakat agar langkah-langkah tuntutan segera dilakukan
Audit Independen Untuk memverifikasi bahwa pekerjaan yang dilakukan benar-benar tidak sesuai
spesifikasi, diperlukan audit fisik dan finansial oleh pihak independen, seperti BPK atau lembaga terkait,
untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan dan membandingkannya dengan dokumen kontrak yang ada.
LSM PERANG Meminta APH Segera Lakukan Penyelidikan Hukum
Jika ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran, penggelembungan biaya, atau
kualitas yang sengaja diturunkan, maka hal ini bisa mengarah pada proses hukum untuk menyelidiki
apakah ada tindak pidana korupsi. Hal ini juga mencakup penyelidikan terhadap proses pengadaan, apakah telah terjadi kolusi atau konflik kepentingan.
untuk selanjutnya “lanjut mareski” diproses secara hukum jika pelaksana proyek terbukti tidak kompeten atau ada indikasi adanya hubungan
dengan pihak terkait yang berpotensi merugikan negara, maka Pelaksana proyek tersebut harus diminta untuk bertanggung jawab.
Ini juga bisa melibatkan sanksi administratif atau bahkan dihapuskan dari daftar penyedia untuk proyek selanjutnya dan diproses secara Hukum yang berlaku.”tukaas mareski”((Mp)
