Palembang, Indo Republik.com – Seorang advokat, Irwansyah, S.H., menempuh jalur hukum menyusul dugaan tindakan kekerasan dan penarikan paksa yang dialaminya oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai anggota Jatanras Polda Sumatera Selatan (Sumsel).
Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu lokasi usaha Padel di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 10, Palembang. Insiden itu bermula ketika Irwansyah mendampingi kliennya, Husni, untuk meminta penjelasan terkait pengajuan pekerjaan sebagai juru parkir di lokasi tersebut.
Berdasarkan keterangan Irwansyah, situasi berubah setelah sejumlah orang datang menggunakan dua hingga tiga unit mobil dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang berada di lokasi.
Irwansyah mengaku telah memperkenalkan diri sebagai advokat sekaligus menjelaskan maksud kedatangannya untuk mendampingi klien. Ia juga mempertanyakan dasar hukum pemeriksaan yang dilakukan. Namun, menurut pengakuannya, saat itu dirinya tidak diperlihatkan surat perintah maupun mendapatkan penjelasan secara terperinci mengenai perkara yang sedang ditangani.
Persoalan kemudian memanas ketika Irwansyah mengaku ditarik secara paksa keluar dari ruangan meskipun telah menyampaikan kapasitasnya sebagai penasihat hukum.
“Saya ditarik-tarik seperti penjahat. Saya sudah menjelaskan bahwa saya lawyer dan sedang mendampingi klien. Bahkan ada ucapan tidak ada urusan dengan lawyer,” ungkap Irwansyah menceritakan kejadian tersebut.
Selain dugaan penarikan paksa, Irwansyah mengaku mengalami luka pada bagian tubuh serta kerusakan pakaian. Sementara itu, rekannya bernama Andi juga disebut mengalami perlakuan kasar hingga diduga dibenturkan ke kendaraan.
Atas kejadian tersebut, Irwansyah menyatakan akan menempuh upaya hukum melalui laporan kepolisian. Ia juga berencana berkoordinasi dengan rekan-rekan advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk mengawal persoalan tersebut.
Dugaan peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian Polda Sumsel, khususnya dalam memastikan setiap tindakan yang dilakukan oleh personel kepolisian berjalan sesuai ketentuan hukum dan standar operasional prosedur.
Apabila pihak-pihak yang terlibat benar merupakan anggota kepolisian, diperlukan penelusuran secara objektif untuk memastikan identitas personel, dasar pelaksanaan tindakan, serta kesesuaian prosedur yang diterapkan di lapangan.
Keterangan para saksi, rekaman kamera pengawas (CCTV), dan bukti lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut juga perlu diperiksa guna memperoleh gambaran kejadian secara utuh.
Penanganan secara transparan dan profesional penting dilakukan agar tidak muncul kesalahpahaman maupun persepsi negatif terhadap institusi kepolisian. Setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku, tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Polda Sumsel maupun manajemen lokasi usaha Padel terkait dugaan peristiwa tersebut. Kanit Jatanras Unit 3 Ranmor juga belum memberikan penjelasan secara terperinci kepada awak media.
Redaksi tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna menjaga keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik.
Diharapkan Polda Sumsel dapat menindaklanjuti informasi dan laporan yang disampaikan dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, serta kepastian hukum. Dengan demikian, seluruh pihak memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. (Adi)

















