Palembang, Indo Republik.com – Pemerintah Kota Palembang tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengintervensi kemiskinan sekaligus memperkuat struktur fiskal daerah. Melalui visi integrasi sosial dan ekonomi, Kepala Dinas Sosial Kota Palembang yang juga menjabat Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), M. Raimon Lauri AR, S.STP., M.Si, memaparkan dua agenda besar pembangunan bagi masyarakat Bumi Sriwijaya.
Raimon mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Palembang telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai proyek prioritas 2026-2027. Program ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan instansi, mencakup Kementerian Sosial, Kementerian PU melalui Satker Wilayah Sumatera Selatan, serta dukungan penyediaan lahan dari Danlanud.
”Kami telah memenuhi seluruh persyaratan dan kriteria pembangunan dengan dukungan penuh dari lintas OPD. Sekolah Rakyat ini secara khusus kami peruntukkan bagi masyarakat yang berada di Desil 1 dan 2,” ujar Raimon, Rabu (06/05/2026).
Sekolah ini direncanakan menjadi fasilitas pendidikan terpadu dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas mencapai 1.000 siswa. Mengusung konsep asrama wajib, siswa akan dibina secara intensif hingga lulus untuk menjamin kualitas pendidikan dan karakter.
”Target kami, pembangunan fisik dapat memasuki tahap ketiga pada Juni 2026 atau paling lambat awal 2027. Mengenai pendaftaran, kami akan merujuk secara ketat pada data BPS agar tepat sasaran,” tambahnya.
Di sisi lain, dalam perannya sebagai pimpinan Bapenda, Raimon menyoroti rendahnya tingkat kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB) yang saat ini masih berada di angka 36,9%. Ia menegaskan, optimalisasi pajak adalah kunci utama perbaikan infrastruktur jalan.
”Kami mematok target ambisius, yakni meningkatkan kepatuhan hingga 80%. Uang pajak ini akan kembali ke rakyat dalam bentuk perbaikan infrastruktur yang lebih maksimal,” tegas Raimon.
Pemerintah juga mendorong transparansi melalui digitalisasi. Masyarakat kini dapat memantau status pajak kendaraan roda dua secara mandiri melalui aplikasi Si Guntang. Namun, bagi wajib pajak yang tetap membandel, terutama pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak makanan dan minuman, Raimon tidak segan melakukan tindakan tegas.
”Penagihan agresif dan pemasangan spanduk peringatan pada objek pajak yang menunggak terus kami lakukan. Ini bukan sekadar mengejar angka, tapi tentang menumbuhkan kejujuran dan kesadaran kolektif dalam membangun Palembang,” pungkasnya. (Adi)
