Palembang, Indo Republik.com – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, menuai berbagai tanggapan dari pelaku usaha transportasi. Salah satunya datang dari Direktur Utama (CEO) PT Multi Ekspres Transindo, H. Chairuddin Yusuf, yang meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan antrean bagi seluruh kendaraan berbahan bakar solar.
Saat ditemui di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Rabu (01/07), Chairuddin mengaku mendukung langkah pemerintah dalam mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Namun, ia menilai kebijakan tersebut perlu dibedakan berdasarkan jenis kendaraan agar tidak menghambat aktivitas distribusi barang.
Menurutnya, kendaraan penumpang maupun kendaraan niaga ringan seperti Triton, Fortuner diesel, L300, hingga Colt Diesel yang telah memiliki barcode seharusnya tidak diwajibkan mengikuti antrean panjang di SPBU.
”Kendaraan-kendaraan ini sudah memiliki barcode sehingga pengisian BBM dapat dipantau. Dengan sistem barcode, kendaraan tidak bisa mengisi solar berulang kali di berbagai SPBU dalam waktu yang sama. Karena itu, menurut saya tidak perlu disamakan dengan kendaraan besar yang memang membutuhkan pengawasan lebih ketat,” ujarnya.
Chairuddin menilai, antrean panjang justru berdampak langsung terhadap operasional perusahaan angkutan dan para sopir. Ia mengungkapkan, armada distribusi miliknya harus mengantre hingga malam hari setelah seharian bekerja mengantarkan barang.
”Kebutuhan sopir kami membeli solar setiap hari. Kalau pagi sampai sore mereka bekerja mengantar barang, lalu malam masih harus mengantre berjam-jam, tentu akan memengaruhi pekerjaan mereka keesokan harinya,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan pengecualian bagi kendaraan niaga ringan yang telah terdaftar dalam sistem barcode, sementara pengaturan antrean dapat difokuskan kepada kendaraan berat seperti tronton dan fuso.
Selain menyampaikan kritik, Chairuddin juga menawarkan diri untuk berdiskusi langsung dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang guna mencari solusi terbaik terhadap persoalan distribusi solar.
”Saya siap berdiskusi dengan gubernur maupun wali kota. Saya ingin menyampaikan masukan berdasarkan pengalaman di dunia angkutan, sehingga kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi terhadap kebijakan antrean solar dapat menghasilkan solusi yang mampu menjaga pengawasan distribusi BBM bersubsidi sekaligus mendukung kelancaran sektor transportasi dan logistik yang menjadi urat nadi perekonomian di Sumatera Selatan. (Ad)
