Bandar Lampung,IR— Polemik tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Panjang kembali mencuat setelah gelombang massa buruh mendatangi Kantor Gubernur Lampung, Selasa (19/5/2026). Di tengah perbedaan pandangan antar kelompok, satu hal yang menjadi sorotan utama ialah tuntutan agar sistem ketenagakerjaan di pelabuhan benar-benar berpihak pada kesejahteraan buruh, bukan menjadi ruang kepentingan segelintir pihak.
Gelombang pertama berasal dari Forum Buruh Bongkar Muat Pelabuhan Panjang (FBBMP). Mereka menyoroti persoalan kesejahteraan pekerja yang disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian yang jelas.
Dewan Penasehat FBBMP, A. Kennedy, menegaskan kedatangan massa bukan untuk menciptakan konflik ataupun membubarkan koperasi, melainkan meminta pemerintah turun tangan melindungi hak-hak buruh.
“Kami datang bukan mencari keributan. Kami hanya ingin kesejahteraan buruh diperhatikan. Jangan sampai tenaga dan keringat pekerja justru dimanfaatkan untuk memperkaya pihak tertentu,” tegas Kennedy.
FBBMP menyoroti dugaan pemotongan upah buruh melalui mekanisme koperasi yang menurut laporan para pekerja nilainya diperkirakan mencapai Rp24 miliar per tahun. Dugaan tersebut disebut telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun terakhir.
Selain persoalan upah, massa juga mempertanyakan transparansi pengelolaan dana perumahan buruh yang dinilai belum memiliki kejelasan. Mereka meminta pemerintah melakukan audit dan pengawasan menyeluruh agar hak-hak pekerja tidak lagi terabaikan.
Menurut FBBMP, sekitar 900 buruh terdampak persoalan tersebut. Mereka berharap Pemerintah Provinsi Lampung hadir sebagai penengah yang benar-benar berpihak pada nasib pekerja kecil yang selama ini menjadi tulang punggung aktivitas distribusi logistik di Pelabuhan Panjang.
“Kesejahteraan buruh harus menjadi tujuan utama. Jangan sampai buruh hanya dijadikan alat kerja, sementara hasilnya dinikmati segelintir orang,” ujar salah satu peserta aksi.
Tak lama kemudian, massa dari Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang juga mendatangi Kantor Gubernur Lampung. Mereka menegaskan koperasi selama ini justru menjadi wadah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan anggota.
Perwakilan koperasi menyampaikan berbagai program sosial yang telah dijalankan, mulai dari program rumah tanpa DP dan tanpa angsuran, bantuan sosial, program umroh, hingga dukungan pendidikan bagi keluarga buruh.
Dari sekitar 1.098 anggota koperasi, sebanyak 750 anggota disebut telah menempati rumah melalui program perumahan koperasi.
Mereka juga meminta seluruh pihak menjaga persatuan buruh dan tidak memunculkan gerakan yang dapat memecah solidaritas pekerja di Pelabuhan Panjang yang merupakan objek vital nasional.
Menanggapi dua gelombang aspirasi tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menegaskan pemerintah akan menjalankan fungsi pengawasan secara objektif sesuai aturan yang berlaku.
Ia meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas dan menyerahkan proses penyelesaian kepada pemerintah melalui kajian teknis bersama instansi terkait.
“Hubungan industrial tidak bisa diselesaikan dengan emosi ataupun kepentingan kelompok tertentu. Pemerintah berdiri di atas regulasi dan kepentingan bersama,” kata Marindo.
Menurutnya, seluruh aspirasi yang masuk akan dikaji bersama Dinas Tenaga Kerja serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung agar persoalan dapat diselesaikan secara adil tanpa memicu konflik berkepanjangan di internal buruh.
Marindo juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak membangun opini yang dapat memperkeruh situasi, mengingat Pelabuhan Panjang memiliki peran strategis terhadap distribusi logistik dan perekonomian daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana kesejahteraan buruh tetap terjamin, hubungan kerja tetap sehat, dan stabilitas pelabuhan tetap terjaga,” pungkasnya.(MP)
