Bandar Lampung.IR – Zainal Abidin selaku Pengamat Kinerja Pemerintah mantan aktivis yang kini aktif menjalankan aktivitas menganalisa anggaran negara, Pinta Badan Pemeriksa Keuangan BPK provinsi Lampung serius menjalankan kewajibannya dalam memonitor kerja pemerintah kota Bandar Lampung yang mengelola anggaran negara.
Tidak main main ratusan juta hingga milyaran anggaran yang di kelola dinas pendidikan kota bandar lampung pada tahun 2023 lalu terendus aroma korupsi.
Dimana dari data yang terhimpun oleh pengamat dinas pendidikan kota bandar lampung pada tahun 2023 lalu banyak kegiatan rehabilitasi gedung sekolah yang berada di kota setempat yang terkesan adanya bancakan korupsi anggaran kegiatan penunjukan langsung untuk pihak ketiga.
Zainal Abidin kepada Indorepublik.com di ruang kerjanya (23/08) ” melihat atau mengulik kembali data keuangan dinas terkait saya meminta kepada instansi terkait khususnya BPK RI wilayah kota bandar lampung benar benar menjalankan fungsinya sebagai pemeriksa keuangan.
Pasalnya dinas pendidikan kota bandar lampung ada indikasi korupsi yang menjamur dimana setiap tahunnya selalu melakukan rehabilitasi gedung di beberapa sekolah dasar yang ada di kota ini.”ujar zainal mantan aktivis”
Seperti diantaranya
Rehabilitasi Bangunan Gedung SDN 2 Perumnas Way Kandis Rp.200.000.000
Rehabilitasi Bangunan Gedung SDN 1 Talang
Rp.175.000.000
Rehabilitasi Bangunan Gedung SDN 3 Perumnas Way Kandis Rp.175.000.000
Rehabilitasi Bangunan Gedung SDN 1 Tanjung Seneng Rp.180.000.000
Kita bisa pastikan adanya kecurangan dalam pengelolaan anggaran tersebut yang pastinya merugikan negara jika pengawasan dan pemeriksaan anggaran hanya formalitas.”bebernya”
Saya “sambung zainal” selaku Pengamat Kinerja Pemerintah meminta dengan tegas kepad BPK RI wilayah lampung dan instansi terkait maupun Aparat Penegak Hukum kawal pengelolaan anggaran dinas pendidikan kota bandar lampung yang sudah di realisasikan dan yang masih berjalan dimana sejak tahun 2023 samapi 2024 ini dinas pendidikan kota bandar lampung diduga kuat lakukan bancakan anggaran.(MP)
