Bandar Lampung.IR – Sangat tidak masuk akal pekerjaan senilai Rp. 7.685.700.000. yang di kerjakan oleh CV. Kalembo Ade Mautama, pekerjaan Penanganan Kemiskinan Ekstrim Desa Tanjung Agung Kecamatan, Teluk pandan Kabupaten Pesawaran, yang seharusnya berakhir di bulan Desember tahun 2024 tetapi kenyataan di lapangan pekerjaan tersebut masih di kerjaan sampai saat ini di tahun 2025,
Kami Sekretariatan Bersama Lsm Kaki Lampung dengan L@pakk Lampung,
Menurut Lucky Nurhidayah Ketua Umum Lsm Kaki Lampung Mengecam keras ada apa di proyek tersebut?
Sedangkan Presiden Prabowo mengatakan bahwa budaya mark-up proyek, penyelundupan, dan manipulasi anggaran harus dihapuskan karena merugikan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan anggaran yang bersih dan transparan.
Namun berbeda yang di lakukan Kepala Balai Prasarana dan Pemukiman Wilayah Lampung, karena perlu di pertanyakan ada apa dan atas dasar apa Kepala Balai memberikan Addendum ke CV. Kalembo Ade Mautama seharusnya putus kontrak bukan Addendum?
Sedangkan itu sudah jelas melanggar dan bertentangan dengan peraturan Presiden Prabowo juga mendorong penerapan teknologi digital, seperti e-katalog dan e-government, untuk meminimalisir peluang korupsi dalam birokrasi. Presiden menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah, termasuk yudikatif dan legislatif, untuk bekerja sama demi menciptakan pemerintahan yang bersih.
“Kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Sekali lagi saya ingatkan aparat pemerintah sangat menentukan, aparat pemerintah sangat menetukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan,” ungkap Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya integritas dan komitmen seluruh aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas negara. Ia menegaskan bahwa Musrenbangnas harus menjadi momentum bagi para pemimpin dan pejabat pemerintah untuk introspeksi serta memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Kami Sekretariatan Bersama Lsm Kaki Lampung dan L@pakk Lampung meminta Kejaksaan Tinggi Lampung untuk menurunkan audit Investigasi ke lapangan, baik pekerjaan di lapangan dan administrasi pekerjaan lapangan.(Mp)
